Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pencanangan implementasi revitalisasi SMK Provinsi DKI Jakarta yang bertempat di SMK Negeri 26 Jakarta, pada Sabtu (30/6). Pencanangan ditandai dengan penyerahan tamatan SMK DKI Jakarta sebagai karyawan kepada 100 (seratus) perusahaan sebagai mitra SMK DKI Jakarta yang disaksikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy serta jajaran pemerintahan terkait.
Revitalisasi SMK ini bertujuan untuk mengubah paradigma yang dulunya hanya mendorong untuk mencetak lulusan saja tanpa memperhatikan kebutuhan pasar kerja, berganti menjadi paradigma mencari segala sesuatu yang berhubungan dengan pasar kerja. Mulai dari budaya kerja dan kompetensi yang diperlukan dalam pasar kerja dan mengubah pembelajaran dari supply driven ke demand driven, hingga menyiapkan lulusan SMK yang adaptable terhadap perubahan dunia untuk menjadi lulusan yang dapat bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha.
Implementasi Revitalisasi SMK menindaklanjuti Inpres No. 9 Tahun 2016, antara lain menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK sesuai dengan kompetensi kebutuhan pengguna lulusan agar para lulusan mempunyai wawasan atau sikap kompetititf, seperti etika kerja (work ethic), pencapaian motivasi (achievement motivation), penguasaan (mastery), sikap berkompetisi(competitiveness), memahami arti uang (money beliefs), dan sikap menabung (attitudes to saving).
Dalam sambutannya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan bahwa Indonesia tumbuh dan brkembang dari karya trampil di mana mereka dilatih di lembaga pendidikan terutama SMK, maka dari itu penting bagi semua pihak untuk membantu mengembangkan SMK.
Kebanyakan dari kita taunya beres padahal ada proses pendidikan dan pelatihan dari para anak-anak kita salah satunya di SMK, maka dari itu Pemprov DKI akan mendukung penuh program ini,” ucap Gubernur Anies.
Gubernur Anies juga memaparkan bahwa Jakarta memiliki keunggulan untuk penerapan program implementasi revitalisasi SMK. “Jakarta memiliki keunggulan berupa pasar kerja yang luas karena disini banyak sekali perusahaan yang siap dihubungkan dengan para lulusan SMK dan program ini akan memperkuat hubungan tersebut sehingga tercipta luluasan SMK yang memenuhi kebutuhan tenaga kerja unggulan.” tambahnya.
Selain itu, Gubernur Anies juga menyatakan program implementasi dan revitalisasi SMK ini dapat dikaitkan dengan kebijakan Pemprov DKI Jakarta, salah satunya OK OCE. “Di jakarta ada program OK OCE yang ini dapat menjadi sebuah program kemitraan dengan para lulusan SMK, harapannya semuanya tersambung dengan baik,” tandasnya.
Program Revitalisasi SMK di Provinsi DKI Jakarta sendiri terdiri dari :
a. Melakukan penataan kompetensi keahlian pada SMK dengan membuka kompetensi keahlian baru yang tumbuh pada era ekonomi digital (digital economy)/e-Commerce.
b. Menambah daya tampung Peserta Didik Baru pada SMK Negeri sehingga akan ada peningkatan secara signifikan dari 22% (dari populasi peserta didik SMK keseluruhan) menjadi 45% pada tahun 2022, dengan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK sebanyak 42 sekolah yang telah tertuang pada RPJMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 – 2022.
c. Mengalokasikan anggaran untuk modernisasi mesin-mesin peralatan praktik kejuruan pada SMK sesuai dengan update teknologi kekinian.
d. Meningkatkan kompetensi guru SMK (capacity building).
e. Membangun SMK Berasrama (Boarding School) pada SMK Bidang Keahlian Kemaritiman (SMKN 61) dan SMK Bidang Keahlian Pertanian (SMKN 63).
f. Mengalokasikan anggaran untuk program uji sertifikasi kompetensi skema LSP kepada siswa SMK dengan dengan sasaran 68.000 siswa per tahun guna memberikan kepastian pengakuan kompetensi tamatan SMK.
g. Memfasilitasi berdirinya 78 (tujuh puluh delapan) Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1) pada SMK Negeri dan Swasta yang terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Setiap LSP-P1 membentuk jejaring antara 5 – 10 SMK Negeri dan Swasta sehingga tamatan dari 581 SMK dapat terlayani dalam ujian sertifikasi kompetensi.
h. Mendorong terbentuknya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pendidikan pada SMK Negeri untuk mengoptimalkan penyelenggaran teaching factory sebagai pendekatan pembelajaran berbasis industri di SMK. Sebagai piloting SMK PPK-BLUD adalah SMK Negeri 27, SMK Negeri 36, dan SMK Negeri 57 yang sudah dinyatakan lulus penilaian dan memenuhi persyaratan sebagai SMK yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Dan Proyeksi tahun 2018 akan disiapkan 14 SMK Negeri, sedangkan pada tahun 2022 diharapkan seluruh SMK Negeri sudah dikelola dengan PPK-BLUD.
i. Implementasi Program Dual Based System/Doble Track, Praktik Kerja Industri (Prakerin) bagi peserta didik dan Program Magang Guru Kejuruan/Produktif, melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu :
1). Sinkronisasi kurikulum sesuai kebutuhan industri dengan berpedoman pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI);
2). Praktik Kerja Industri (Prakerin)/Dual System dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah dan di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dengan pendekatan :
-Day Release/Week Release dimana pola pembelajarannya 1 (satu) minggu di sekolah 1 (satu ) minggu di Industri, pada kompetensi keahlian yang berbasis pada layanan jasa seperti pada kompetensi keahlian kelompok Pariwisata, kompetensi keahlian Pemasaran, kompetensi keahlian Teknik Kendaraan Ringan, dll.
-Block Release, dengan penataan dan penguatan penerapan block release pada program Prakerin yang selama ini sudah berlangsung, khususnya pada Kompetensi Keahlian yang berbasis produk/manufaktur, meningkatkan pola kerja sama dengan DUDI dengan pola kelas industri, sertifikasi dan rekruitmen, sehingga waktu Prakerin yang semula durasi rata-rata antara 3 sampai 6 bulan menjadi 6 bulan sampai 1 tahun.
3). Teaching Factory, bekerja sama dengan DUDI untuk memfasilitasi sarana pembelajaran praktik di sekolah seperti suasana di DUDI, untuk membentuk budaya industri di sekolah. Dalam pengembangan Teaching Factory, SMK DKI Jakarta telah bekerja sama antara lain dengan PT. Astra Daihatsu Motor, Alfamart, Trans Mart, PT. Tunas Mobilindo, Auto 2000, dll.
j. Menerbitkan Pergub No. 88 Tahun 2017 tentang SMK Mandiri. Pergub ini akan memberikan fleksibelitas dalam pengelolaan keuangan SMK melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
k. Menerbitkan Pergub No. 381 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum SMK Mandiri.
l. Menyelenggarakan Kelas Industri di SMK, maupun magang di industri di mana program ini melalui beberapa tahapan yakni : Penyusunan kurikulum implementatif, upgrade Kompetensi Guru dan Sertifikasi Kompetensi melalui LSP-P3, dan revitalisasi peralatan praktik dan penataan bengkel/lab di sekolah.
Perusahaan/Dunia Usaha dan Dunia Industri yang telah membuka kelas industri antara lain :
– Kelas PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN);
– Kelas PT. Wijaya Karya (Persero);
– Kelas PT. Jakarta Indonesian Economic Center (JIAEC);
– Kelas Ekonid Jerman (PT. Mercedes Benz, PT. Siemens, PT. Barata, PT. MAN),
– Kelas PT. Alfaria
– Kelas PT. Transmart
– Kelas Astra Daihatsu Motor
– Kelas Indonesia Patry Alians.